Kinerja APBN Wilayah KPPN Bantaeng Hingga Akhir April 2023 Meningkat Signifikan 256.47 Persen 

BANTAENG - Kinerja Belanja APBN pada wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bantaeng Bantaeng yang meliputi wilayah Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto hingga akhir April 2023 tumbuh positif.

Baca juga: Irwan Sampaikan Program APBN Masuk Wilayah Kutai Barat

Dari total pagu sebesar Rp3, 5 triliun, belanja negara yang telah direalisasikan mencapai Rp1, 12 triliun atau 32 persen. Realisasi penyaluran belanja negara tersebut terdiri dari  realisasi belanja pemerintah pusat dan realisasi belanja transfer ke daerah (TKD) yang tumbuh sebesar 256, 47% yoy.

Kepala KPPN Bantaeng, Moch. Fajar Adcha menyampaikan bahwa realisasi belanja pemerintah pusat yang telah disalurkan ke Kementerian Negara/Lembaga di wilayah KPPN Bantaeng tercatat sebesar Rp218, 37 miliar atau sebesar 34, 47 persen terhadap pagu alokasi DIPA tahun 2023, tumbuh sebesar 18, 91 persen yoy. 

Baca juga: Adies Kadir: Komisi III Setujui Anggaran MK 2023 Capai Rp1,2 triliun

"Hal ini sangat dipengaruhi oleh kenaikan realisasi belanja yang mengalami pertumbuhan sejalan dengan meningkatnya aktivitas operasional pemerintah, dimana belanja pegawai meningkat sebesar 11, 14 persen yoy, belanja barang meningkat 39, 88 persen dan belanja modal yang tumbuh sebesar 13, 36 persen yoy dibanding periode yang sama tahun 2022.", Ungkap Fajar (press release) Jumat, 19 Mei 2023.

Sementara itu, realisasi belanja transfer ke daerah sebesar Rp906, 43 miliar  atau sebesar 31, 45 persen terhadap pagu alokasi DIPA BUN-TKDD tahun 2023.

Baca juga: H.R. Muhammad Syafi'i Kritik Struktur Belanja Anggaran KY

Realisasi belanja Transfer ke Daerah (TKD) meningkat signifikan mencapai 587, 17 persen yoy, meningkat sebesar Rp774, 52 miliar dibandingkan dengan  periode waktu yang sama tahun 2022 yang hanya sebesar Rp131, 91 miliar. 

Fajar melanjutkan bahwa peningkatan yang signifikan pada belanja TKD sangat dipengaruhi oleh adanya jenis belanja TKD baru yang disalurkan mulai tahun 2023, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH). 

Baca juga: Alimin Abdullah Minta KKP Diberikan Anggaran Proporsional

"Berdasarkan data realisasi TKD sampai akhir April 2023, DAU telah disalurkan pada bulan April 2023 dengan jumlah penyaluran sebesar Rp637, 55 milyar atau 34, 79 persen dari pagu Alokasi DAU", Lanjut Fajar

Menurutnya, Penyaluran DAU  dilakukan sesuai dengan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Sementara untuk DBH yang telah disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) adalah sebesar Rp5, 81 milyar. Untuk DAK Fisik sampai tanggal 30 April 2023 belum ada penyaluran ke Pemda di lingkup KPPN Bantaeng. 

Baca juga: Said Abdullah: APBN Sehat, Manfaat Berkali Lipat

Selanjutnya disampaikan bahwa untuk penyaluran DAK Non Fisik berupa Dana BOP BOS, BOP PAUD, dan BOP Kesetaraan telah disalurkan sebesar Rp189, 1 milyar atau 36, 64 persen dari pagu. 

"Selain DAU, DBH dan DAK, terdapat  juga penyaluran Dana Desa yang disalurkan langsung ke Rekening Desa. Sampai dengan akhir April  2023 telah disalurkan Dana Desa Tahap I kepada Pemda Kabupaten Bulukumba, Pemda Kabupaten Bantaeng, dan Pemda Kabupaten Jeneponto sebesar Rp73, 94 miliar atau mencapai 34, 11 persen dari pagu alokasi DIPA Dana Desa", Urai Fajar.

Kinerja penyaluran pembiayaan kredit pemerintah untuk UMKM hingga 30 April 2023, telah terealisasi sebesar Rp319, 87 milyar yang terdiri dari pembiayaan Kredit Usaha Raktyat (KUR)  sebesar Rp313, 77 milyar yang telah disalurkan kepada 5.942 debitur dan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah tersalurkan sejumlah Rp6, 1 miliar kepada 1.520 debitur.

"Dengan disalurkannya Pembiayaan KUR dan Pembiayaan UMi kepada para pelaku usaha diharapkan  dapat memperkuat permodalan usaha, memperluas akses usaha yang produktif dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi", Tambahnya 

"Realisasi anggaran belanja yang mencapai Rp1, 12 triliun dan adanya penyaluran pembiayaan UMKM diharapkan akan dapat mendorong peningkatan kinerja ekonomi di wilayah Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Jeneponto", Pungkas Fajar.(**)

Baca juga: Kamrussamad: Penyusunan RAPBN 2023 Harus Antisipasi Dampak Konflik Laut China Selatan